PERAN DAN KOLABORASI STAKEHOLDER

PADA PERKEMBANGAN PARIWISATA HERITAGE

DI KAWASAN SIWA PLATEAU

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

 

STAKEHOLDER’S ROLE AND COLLABORATION

ON HERITAGE TOURISM DEVELOPMENT

AT SIWA PLATEAU AREA

SPECIAL REGION OF YOGYAKARTA

 

Jusman Mahmud

Magister Perencanaan Wilayah dan Kota, Departemen Arsitektur dan Perencanaan,

Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

jusman27mahmud@gmail.com

 

Reception date : 06/12/2020

Last Revision: 12/05/2021

Acceptation date: 22/05/2021

Published: 10/06/2021

To Cite this article : Mahmud, Jusman. 2021. “PERAN DAN KOLABORASI STAKEHOLDER PADA PERKEMBANGAN PARIWISATA HERITAGE DI KAWASAN SIWA PLATEAU DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA: [Stakeholder’s Role and Collaboration on Heritage Tourism Development at Siwa Plateu Area Special Region of Yogyakarta]”. Berkala Arkeologi Sangkhakala 24 (1). Medan, Indonesia, 44-63. https://doi.org/10.24832/bas.v24i1.456.

©2021 Berkala Arkeologi Sangkhakala –This is an open access article under the CC BY-NC-SA license

 

Abstract

This paper investigates variety of role and collaboration forms of stakeholders involved with heritage tourism development in Siwa Plateau Area, Special Region of Yogyakarta Province. The effort is intended to find out the relationship between these forms and inherent contradictions in concepts of heritage (conservation and preservation) and concepts of tourism (change and development). The method used was qualitative inductive. Primary data obtained by survey, interview and observation. The research found out that the relationship basically reflects at least three main aspects with variety of nuance. First is heritage protection and development control. Second is being partners in managing heritage as a tourist attraction/destination. Third is that there are active efforts to involve local communities as key players in heritage tourism development in the region.

 

Keywords: heritage tourism; stakeholder; siwa plateau area; prambanan area

 

Abstrak

Artikel ini menggali ragam bentuk peran dan kolaborasi stakeholder yang terlibat pada perkembangan pariwisata heritage di Kawasan Siwa Plaetau (KSP) Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal tersebut ditujukan untuk memahami relasinya dengan kontradiksi inheren yang terdapat di dalam konsep heritage (preservasi dan stabilitas) dan konsep pariwisata (pembangunan dan perubahan). Metode yang digunakan adalah induktif kualitatif. Data-data utama diperoleh dari survei, wawancara dan observasi. Relasi yang terjalin pada dasarnya menggambarkan setidaknya tiga aspek utama dengan beragam nuansa di dalamnya, yaitu pelindungan heritage dan kontrol pembangunan, kerjasama atau mitra dalam mengelola heritage sebagai objek wisata, dan upaya-upaya untuk melibatkan komunitas-komunitas lokal sebagai pemain kunci dalam perkembangan pariwisata heritage di dalam kawasan.

 

Kata kunci: pariwisata heritage; stakeholder; kawasan siwa plateau; kawasan prambanan

 

PENDAHULUAN

Heritage merupakan sebuah kata dalam Bahasa Inggris. Kamus Cambridge (“Heritage,” n.d.) mendefinisikan kata tersebut sebagai “features belonging to the culture of a particular society, such as traditions, languages, or buildings, that were created in the past and still have historical importance.” Konsep heritage sendiri terkait erat dengan istilah-istilah seperti preservasi, pelindungan dan peningkatan nilai-nilai dari subjek yang diacu sebagai heritage.

UNESCO (n.d.) membagi heritage ke dalam tiga jenis, yaitu cultural heritage, natural heritage dan heritage in the event of armed conflict. Sementara itu, Nuryanti (1996) mengelompokkan heritage menjadi tiga kategori. Pertama adalah built heritage, yang menyertakan heritage yang sifatnya artistik dan historis, seperti artefak masa lalu hingga pelabuhan dan kota-kota. Kedua adalah scientific heritage, seperti tanaman, burung, hewan dan habitatnya dan juga potensi dan keunikan alam lainnya. Ketiga adalah cultural heritage, seperti cerita dan kesenian rakyat, adat istiadat dan bahasa.

Kata heritage sendiri memiliki kesepadanan dengan dua kata dalam Bahasa Indonesia, yaitu pusaka dan warisan (Ahimsa, n.d.). Kedua istilah ini pada dasarnya memiliki arti yang sama, namun digunakan oleh kelompok-kelompok yang berbeda. Beberapa aktivis dan arsitek umumnya menggunakan kata pusaka (Adishakti 2009), sedangkan ilmuwan-ilmuwan sosial, budaya dan arkeologi lebih cenderung menggunakan istilah warisan yang didalamnya terdapat warisan budaya benda (atau cagar budaya yang merupakan istilah Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya) dan tak benda.

Sementara itu, pengelolaan telah menjadi konsep utama dalam tuntutan-tuntutan global hingga lokal terkait penanganan heritage. Gultekin (2012) memberikan penekanan bahwa untuk memanfaatkan kembali keuntungan-keuntungan dari heritage serta untuk mengatasi ancaman-ancaman globalisasi terhadap heritage, banyak negara telah merevisi kebijakan-kebijakan kultural mereka, dan pararel dengan perspektif demokratisasi yang menganjurkan perkuatan administrasi lokal, negara-negara tersebut mulai menganggap penting dan krusial konsep pengelolaan dan desentralisasi dalam preservasi dan keberlanjutan heritage mereka. Senada dengan hal tersebut, Jureniene and Radzevicius (2014) berpendapat bahwa pengelolaan cultural heritage merupakan proses melindungi dan mengelola elemen-elemen heritage terkait dengan semakin membesarnya masyarakat dan kebutuhan-kebutuhan perubahannya.

Dari perspektif yang lebih spesifik, pengelolaan heritage juga terkait erat dengan perkembangan pariwisata. Pariwisata heritage pada dasarnya bukan merupakan sebuah kecenderungan baru. Sudah sejak lama orang-orang di berbagai belahan dunia menjadikan heritage sebagai bagian dari destinasi wisata mereka. Namun sejak akhir abad ke-20, kecenderungan tersebut mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Kunjungan ke situs-situs sejarah dan budaya mengalami peningkatan jumlah yang signifikan, dan jumlah situs-situs bersejarah dan budaya yang menjadi destinasi wisata juga mengalami peningkatan yang tidak kalah signifikannya. Negara-negara hingga komunitas-komunitas lokal berlomba-lomba mengidentifikasi entitas heritage mereka dengan tujuan, salah satu dan umumnya, dijadikan sebagai destinasi wisata yang kemudian menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah-wilayah mereka.

Proses terbentuknya kecenderungan baru pariwisata heritage tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan dari terjadinya pergeseran bentuk-bentuk produksi dan konsumsi ekonomi dari era Fordist ke era Post Fordist (Apostolakis 2003). Transisi dari Fordisme ke Pos-Fordisme di akhir abad ke-20 telah berdampak secara substansial pada hubungan-hubungan dan struktur-struktur ekonomi. Transisi ini melahirkan ekonomi post-industri dan berbasis jasa yang ditandai dengan pergeseran produksi skala besar dan yang digerakkan oleh penawaran menjadi produksi skala kecil dan yang digerakkan oleh permintaan.

Berkebalikan dengan mode konsumsi dan produksi Fordist yang sifatnya massal dan terstandardisasi, mode konsumsi dan produksi Post-Fordist dicirikan dengan lebih fleksibel, konsumsinya bersifat individualistik, dan dengan beragam pilihan. Transisi ini jelas berpengaruh juga pada industri pariwisata, khususnya terkait dengan gaya konsumsi wisatawan yang baru, persepsi pengalaman-pengalaman wisatawan yang berubah dan pada gilirannya merubah juga produk-produk pariwisata. Sifat sumber daya heritage yang unik sekaligus kolektif menjadikan atraksi-atraksi heritage berkembang menjadi satu ceruk khusus dalam industri pariwisata. Dalam konteks ini, konsumsi budaya dan heritage menjadi pilihan-pilihan wisata yang terus meningkat pada masyarakat era Pos-Fordisme.

Terkait dengan gagasan heritage sebagai sumber daya pariwisata, Apostolakis (2003) menyarikan setidaknya terdapat dua jenis elemen-elemen aktivitas pada pariwisata heritage, yaitu elemen primer dan sekunder. Elemen primer didefinisikan sebagai elemen-elemen yang menarik wisatawan untuk datang berkunjung ke heritage. Elemen primer ini merupakan nilai-nilai intrinsik (keunikan) dan karakteristik khas dari heritage sebagai destinasi. Sementara elemen sekunder didefinisikan sebagai elemen-elemen yang meningkatkan atraksi heritage tersebut. Elemen sekunder ini lebih terkait dengan upaya-upaya interpretasi heritage oleh berbagai pihak untuk tujuan-tujuan atraksi wisata, agar menambah aspek pengalaman yang ditawarkan kepada wisatawan yang berkunjung.

Elemen sekunder ini juga terkait dengan proses komodifikasi heritage yang melahirkan satu lingkungan baru dengan segala kemungkinan dan potensi yang dapat “diciptakan” kembali dan untuk audiens yang berbeda-beda. Lingkungan baru ini, mengutip Nuryanti (2009: 6), dapat dipandang sebagai upaya menempatkan pariwisata heritage di dalam bagian pariwisata budaya yang lebih luas. Dengan kata lain, sebuah heritage yang dikembangkan sebagai objek wisata pada satu daerah sebaiknya dikaitkan dengan potensi-potensi budaya lainnya, atau bahkan potensi alam, yang dimiliki masyarakat di daerah tersebut yang juga potensial dikembangkan sebagai objek atau destinasi wisata.

Kecenderungan pariwisata heritage juga menimbulkan pertanyaan dan perdebatan mengenai apakah pariwisata merupakan ancaman atau peluang terhadap pelindungan dan preservasi heritage. UNESCO sebagai lembaga internasional yang fokus pada upaya-upaya konservasi dan preservasi heritage pada dasarnya juga mulai menyadari potensi pariwisata dari heritage. Meskipun demikian, pariwisata dianggap wajib memperkuat konservasi-preservasi, bukannya mengalahkan aspek utama tersebut yang dapat berdampak pada kerusakan atau bahkan hilangnya heritage. Selain itu, pariwisata heritage juga dipandang penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau komunitas-komunitas lokal.

Dari perspektif teoritis, heritage dianggap menyiratkan pengertian stabilitas dan keberlanjutan, sedangkan pariwisata pada dasarnya merupakan bentuk perkembangan dan konsumsi modern (Li, 2003 dalam Park 2014) yang secara inheren di dalamnya terkandung konsep pembangunan dan perubahan. Selain itu, sumber daya heritage pada dasarnya bersifat finite (terbatas), non-renewable (tidak dapat diperbaharui), irreversible (tidak dapat dirubah-rubah) dan kontekstual (Tanudirjo 2008), yang melekatkan heritage dengan konsep konservasi dan preservasi. Stabilitas dan keberlanjutan mencerminkan pentingnya proteksi dan preservasi-konservasi, sedangkan konsumsi modern mencerminkan kecenderungan pembangunan dan perubahan. Semakin populernya heritage sebagai destinasi pariwisata membuat meningkatnya konflik di antara kedua aspek tersebut.

Meskipun demikian, hubungan antara pariwisata dan konservasi dapat diklasifikasikan ke dalam tiga jenis (Budowski, 1976: dalam Lindsay et al., 2008: 730; dalam Park 2014), yaitu:

1.   Konflik, yaitu ketika pariwisata mengganggu lingkungan setempat;

2.   Koeksistensi (hidup bersama), yaitu ketika pariwisata tidak memiliki dampak apa pun terhadap daerah tempatnya beroperasi;

3.   Simbiosis (saling menguntungkan), yaitu ketika pariwisata meningkatkan nilai-nilai konservasi.

Aspek lainnya terkait hubungan heritage dan pariwisata adalah bahwa dalam industri pariwisata, semakin disadari baik oleh pemerintah, pengelola pariwisata, perencana maupun akademisi bahwa tidak satu pun individu atau organisasi yang dapat menjadi penanggung jawab utama dalam pembangunan pariwisata (Damanik 2013). Hal tersebut menggambarkan bahwa sifat industri pariwisata, sebagaimana digambarkan oleh Aas, Ladkin, dan Fletcher (2005), pada dasarnya terpenggal-penggal, yang sekaligus memberikan gambaran terkait keragaman stakeholder di dalamnya.

Ladkin dan Bertramini (2002) dalam pembahasannya mengenai kolaborasi stakeholder pariwisata di Peru, yang juga melibatkan pariwisata budaya dan heritage, membagi stakeholder ke dalam tiga bagian, yaitu sektor publik (pemerintah pusat dan daerah), sektor swasta dan kelompok-kelompok berkepentingan, dan penduduk lokal. Keduanya juga menambahkan universitas dan lembaga-lembaga pendidikan sebagai bagian dari stakeholder meskipun perannya dianggap kecil.

Peran stakeholder dalam konteks pariwisata heritage dijabarkan oleh Petrova dan Hristov (2016) dalam penelitian mereka mengenai persepsi sektor publik mengenai perencanaan dan pengelolaan kolaboratif pariwisata urban heritage. Setidaknya terdapat enam bentuk peran yang dilakukan oleh berbagai institusi sektor publik dalam studi kasus di Plovdiv, Bulgaria yang mereka teliti, yaitu sebagai berikut:

1.   Manajemen, perencanaan, regulasi-regulasi dan pendanaan kegiatan-kegiatanterkait pariwisata;

2.   Pemasaran dan promosi pariwisata;

3.   Mendukung pembangunan pariwisata baik di tingkat lokal maupun regional dalam ;

4.   Mengelola dan memanfaatkan bangunan-bangunan heritage yang dimiliki negara;

5.   Membantu aktivitas-aktivitas kolaboratif antara beragam mitra-mitra budaya; dan

6.   Berkontribusi aktif pada pembangunan pariwisata alternatif dan ceruk-ceruk pariwisata.

Sementara itu, konsep pariwisata berkelanjutan dianggap menjadi jembatan untuk mendamaikan kedua pendulum yang secara inheren bertentangan dalam konsep heritage dan pariwisata, yaitu aspek pelindungan, stabilitas dan preservasi versus aspek pembangunan dan perubahan. Dalam konsep ini, Arnaboldi dan Spiller (2011) menyarikan bahwa pendekatan yang sifatnya jejaring sangat diperlukan dan mulai banyak digunakan sebagai dasar pengembangan untuk menciptakan nilai yang berkelanjutan. Pendekatan yang sifatnya jejaring tersebut mencerminkan perlunya kerja sama dan kolaborasi di dalam penerapannya.

Satu irisan dalam konteks pariwisata heritage yang belum banyak diteliti adalah ketika sebuah kawasan yang kaya potensi heritage telah berkembang ke arah pariwisata dengan melibatkan beragam stakeholder yang mewakili unsur sektor publik, sektor swasta, komunitas-komunitas lokal, hingga perguruan tinggi, namun pengelolaan kawasan tersebut belum diatur dalam aturan-aturan keruangan dan konservasi yang lebih rinci.

Artikel ini ditujukan untuk menggali ragam peran dan kolaborasi stakeholder dalam perkembangan pariwisata heritage di sebuah kawasan yang kaya potensi heritage, namun kawasan tersebut relatif belum diatur oleh aturan-aturan yang lebih rinci, khususnya terkait dengan upaya-upaya konservasi. Kasus yang dipilih untuk menjelaskan fenomena tersebut adalah Kawasan Siwa Plateau yang merupakan bagian dari satu kawasan heritage yang lebih luas, yaitu Kawasan Prambanan.

Kawasan Prambanan merupakan kawasan yang kaya potensi heritage. Karakteristik umum heritage di dalam kawasan ini adalah bangunan-bangunan keagamaan – yang umumnya dikenal dengan sebutan candi – dari era kebesaran agama Budha dan Hindu dan peradaban Mataram Kuna di pulau Jawa bagian tengah selama rentang waktu antara abad ke-9 dan ke-10 Masehi. Kawasan Prambanan sendiri terutama ditandai oleh keberadaan salah satu kompleks candi Hindu yang dapat dikatakan terbesar di Asia Tenggara dan sangat terkenal, yaitu Candi Prambanan.

Dalam perspektif kawasan yang kaya potensi heritage, adalah Japan International Cooperation Agency (1979) yang pertama kali melakukan kajian komprehensif serta menyusun delineasi dan sistem zonasi pada Kawasan Prambanan. JICA menetapkan lima zona dengan batas dan peruntukan yang jelas seperti diilustrasikan pada Gambar 1. Sistem zonasi yang disusun oleh JICA ini kemudian menjadi dasar berbagai peraturan yang mengatur pengelolaan Kawasan Prambanan.

 

Image  Picture 84

Gambar 1. Zonasi Kawasan Prambanan Berdasarkan Hasil Kajian JICA

(Sumber: Dokumen Japan International Cooperation Agency, 1979)

 

Sejauh ini, terdapat beberapa peraturan yang terkait langsung dengan Kawasan Prambanan. Di tingkat internasional, terdapat aturan-aturan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) karena Gugusan Percandian Prambanan telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia sejak tahun 1991. Di tingkat nasional, terdapat setidaknya tiga peraturan setingkat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Cagar Budaya yang menurunkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 278/M/2014 Tentang Satuan Ruang Geografis Prambanan Sebagai Kawasan Cagar Budaya (KCB) Peringkat Nasional; Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 yang menurunkan Peraturan Pemerintah No. 13 Tahun 2017 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dengan menyebut area Prambanan secara spesifik sebagai Kawasan Strategis Nasional tentang Penataan Ruang; dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Kepariwisataan yang menurunkan Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025 dengan menyebut secara spesifik area Prambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Meskipun demikian, belum satu pun dari peraturan-peraturan tersebut yang mengatur secara rinci sistem zonasi, pemanfaatan ruang hingga pengelolaan ruang dan cagar budayanya.

Secara topografis, Kawasan Prambanan berdasarkan zonasi JICA dapat dibagi ke dalam dua wilayah, yaitu wilayah dataran rendah yang subur dan wilayah dataran tinggi yang kurang subur. Warisan Budaya Dunia Prambanan Temple Compound (Gugusan Percandian Prambanan) berada pada wilayah pertama. Sementara wilayah kedua adalah yang terletak di ujung tenggara dari kawasan ini dan dikenal juga dengan nama Kawasan Siwa Plateau (selanjutnya akan disebut dengan singkatan KSP).

Wilayah dataran rendah Kawasan Prambanan, khususnya sejak Kompleks Percandian Prambanan ditetapkan sebagai warisan budaya dunia dan objek wisata skala internasional, dapat dicirikan sebagai wilayah yang telah mengalami proses urbanisasi dengan pilihan-pilihan yang ekonomi relatif beragam meskipun kegiatan pertanian yang merupakan ciri ruralnya sebelumnya masih dapat ditemukan di beberapa tempat. Jadi, wilayah pertama ini pada dasarnya telah mengalami perubahan-perubahan fisik/lingkungan dan sosial-budaya masyarakat yang relatif cepat dan pesat, bergeser dari masyarakat rural menjadi lebih urban. Terkait dengan perkembangan pembangunan tersebut, disarikan berdasarkan hasil penelitian Ayuati (2011), perubahan-perubahan yang berlangsung di sekitar area Warisan Budaya Dunia Kompleks Percandian Prambanan dapat dikategorikan telah mengancam kelestarian saujana kawasan tersebut.

Sementara pada wilayah kedua, ciri masyarakat ruralnya masih relatif terjaga terlepas dari kondisi wilayahnya yang kurang subur. Akibat dari kondisi alam yang kurang subur tersebut, pilihan ekonomi untuk pemenuhan hidup masyarakatnya menjadi sangat terbatas. Selain pertanian dan ladang tadah hujan, kegiatan ekonomi masyarakatnya adalah penambangan galian C dari potensi batuan tufa atau dalam istilah lokal disebut sebagai batu putih yang cukup kaya, namun juga berpotensi mendegradasi lingkungan. Selain itu, banyak dari masyarakatnya yang memilih melakukan migrasi untuk pemenuhan ekonomi mereka, baik ke wilayah dataran rendah Kawasan Prambanan, ke Kawasan Perkotaan Jogjakarta, hingga ke luar dari Daerah Istimewa Yogyakarta. Hingga tahun 2010-an, daerah KSP ini masih masuk dalam kategori daerah miskin.

Setelah tahun 2010, pariwisata heritage mulai berkembang cukup pesat di KSP. Seiring dengan perkembangan tersebut, perubahan-perubahan pun mulai berlangsung, meskipun belum sampai tahap perubahan-perubahan yang berlangsung di wilayah dataran rendah Kawasan Prambanan. Pariwisata heritage menjadi pilihan ekonomi dan pembangunan baru yang relatif menarik masyarakat di dalam KSP, bahkan telah menjadi daya tarik bagi beberapa penduduk yang sebelumnya melakukan migrasi keluar dari kawasan untuk keperluan ekonomi mereka, membuat mereka memutuskan untuk pulang.

Setelah tahun 2010, setidaknya telah berkembang lima tujuan wisata heritage atau terkait heritage di dalam KSP, yaitu Candi Ijo, Tebing Breksi, Candi Barong, Candi Banyunibo dan Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resort yang di dalamnya terdapat Stupa Sumberwatu. Perkembangan ini mengikuti jejak objek wisata heritage Situs Ratu Boko yang telah dijadikan objek wisata sejak tahun 1990-an.

Perkembangan pariwisata di KSP tentu berpotensi menjadi ancaman bagi kelestarian heritage dan saujana kawasan. Pada satu sisi, perkembangan tersebut belum diikuti oleh hadirnya peraturan-peraturan yang lebih rinci yang mengatur pengelolaan kawasan ini sebagai kawasan yang kaya potensi heritage. Pada sisi lain, perkembangan tersebut telah menjadi salah satu daya tarik ekonomi bagi masyarakat lokal yang sebelumnya terbatas dalam pilihan-pilihan ekonomi mereka. Eksploitasi berlebihan nilai ekonomi heritage melalui pariwisata tersebut tentu menjadi ancaman bagi kelestarian heritage itu sendiri. Pilihan-pilihan yang diambil dan dilakukan para stakeholder, juga bagaimana mereka berinteraksi dan berkolaborasi satu sama lain, dalam perkembangan tersebut dengan ketiadaan aturan yang lebih rinci dan pariwisata heritage sebagai magnet ekonomi baru yang menarik mereka untuk terlibat di dalamnya merupakan aspek yang menarik untuk diteliti.

Dengan latar belakang masalah di atas, menarik untuk melakukan penelitian yang ditujukan untuk menggali bentuk-bentuk peran dan kolaborasi stakeholder yang terlibat pada perkembangan pariwisata heritage di KSP Daerah Istimewa Yogyakarta. Sasaran akhir dari upaya tersebut adalah untuk menggali hubungan antara ragam bentuk peran dan kolaborasi tersebut terhadap kontradiksi inheren yang terdapat di dalam konsep heritage (preservasi dan stabilitas) dan konsep pariwisata (pembangunan dan perubahan).

 

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan secara induktif kualitatif. Data utama berupa hasil survei, wawancara, dan observasi. Survei dilakukan sebagai tahap awal penelitian, untuk memperkaya gambaran daerah penelitian yang diperoleh melalui studi pustaka. Wawancara dilakukan secara personal. Teknik pemilihan informan untuk wawancara menggunakan snowball sampling (Sugiyono 2017). Mereka yang diwawancarai adalah tokoh-tokoh kunci/pejabat pada lembaga-lembaga sektor publik atau pemerintah (pusat, daerah hingga desa) yang terlibat langsung dalam perkembangan pariwisata heritage, serta pihak swasta, tokoh-tokoh masyarakat hingga pelaku-pelaku utama pariwisata heritage di KSP. Sementara observasi dilakukan untuk mengkonfirmasi hasil wawancara dan memperkaya informasi yang diperlukan. Observasi dilakukan secara khusus di keseluruhan heritage yang telah berkembang menjadi destinasi wisata.

Data sekunder yang digunakan sebagai data penunjang berupa buku, majalah, laporan kajian dan kegiatan, data statistik pengunjung, website, media sosial, peta, hingga foto yang terkait dengan penelitian. Data sekunder digunakan pertama-tama untuk memberikan gambaran awal daerah penelitian. Selanjutnya, data sekunder digunakan terutama untuk mengisi bagian gambaran umum wilayah penelitian, seperti gambaran lingkungan, masyarakat, objek-objek wisata heritage, dan informasi terkait perkembangan pariwisata di Kawasan Siwa Plateau (yang dikombinasikan dengan data hasil wawancara).

Lokasi penelitian adalah di Kawasan Siwa Plateau (KSP). Secara administratif, kawasan ini menempati dua desa, yaitu Desa Sambirejo dan Desa Bokoharjo di Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta. Keseluruhan wilayah Desa Sambirejo masuk ke dalam Kawasan Siwa Plateau, namun di Desa Bokoharjo hanya terdapat dua dusun yang disertakan ke dalam wilayah penelitian, yaitu Dusun Dawung dan Dusun Cepit. Penentuan batas kawasan dilakukan berdasarkan topografi yang identik, sebaran heritage, dan keterhubungan aktivitas pariwisata. Wilayah Kawasan Siwa Plateau sendiri merupakan bagian tidak terpisahkan dari sebuah kawasan heritage yang lebih luas, yaitu Kawasan Prambanan.

Unit informasi yang digunakan adalah segala aspek yang berkaitan dengan perkembangan pariwisata di dalam batas-batas KSP. Secara spesifik, unit amatan dalam penelitian ini adalah objek-objek heritage di dalam KSP yang telah berkembang menjadi destinasi wisata. Hal ini juga termasuk dalam batas-batas delineasi dan zonasi setiap heritage tersebut. Kedua batasan tersebut diikat oleh gagasan tentang peran dan kolaborasi stakeholder yang terlibat di dalamnya.

Analisis data dilakukan dengan teknik penyederhanaan data menjadi unit-unit informasi atau kategori peran dan kolaborasi stakeholder yang kemudian diabstraksikan ke dalam tema-tema pemaknaan yang terkait dengan tujuan penelitian, lalu ditarik kesimpulan. Data dikelompokkan atau diklasifikasi secara manual. Khusus untuk analisis peran stakeholder, pemetaan stakeholder dilakukan berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya.

 

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Kawasan Siwa Plateau

Dalam catatan orang-orang Eropa pada masa Pemerintahan Hindia Belanda di wilayah Indonesia dikenal istilah ciwa-plateau yang mengacu pada sebuah situs arkeologis (Verbeek 1918). Situs ini diduga sebagai salah satu lokasi pembuatan arca dari bahan batu putih (breksi tuff dan breksi batu apung) yang memang kaya di wilayah sekitar situs tersebut. Pada Situs Ciwa-Plateau ini terdapat tujuh buah arca yang salah satunya dan terbesar adalah arca Siwa Mahaguru (Agastya) dan potongan-potongan (limbah) batu putih. Sekarang ini, ciwa-plateau lebih dikenal dengan  nama Situs Arca Gupolo.

Map















Description automatically generated

Gambar 2.Sebaran Heritage di KawasanSiwa Plateau

(Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber, 2020)

 

Setelah ciwa-plateau yang mengacu pada sebuah situs berganti nama menjadi arca gupolo, istilah ciwa-plateau itu sendiri tidak hilang begitu saja. Sebaliknya, istilah tersebut mengalami perluasan makna dalam konteks spasial. Istilah ini kemudian disebut untuk merujuk pada kawasan perbukitan batuan breksi tempat Situs Arca Gupolo berada. Istilah dengan perluasan makna tersebut setidaknya digunakan oleh beberapa instansi pemerintah, seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY (Yogyakarta 2016) dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman (Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman 2017).

Setidaknya terdapat tiga aspek yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan memberi batas pada ciwa-plateau sebagai sebuah kawasan. Pertama adalah karakteristik topografisnya. Sebagaimana diketahui, topografi Kawasan Prambanan terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Kapur Selatan. Separuh lebih dari kawasan ini masuk ke dalam area dataran rendah Gunung Merapi, sedangkan kurang dari separuh masuh ke dalam wilayah dataran tinggi Pegunungan Kapur Selatan. Dua kondisi topografi ini bertolak belakang terutama dari aspek kesuburan lahan dan berpengaruh terutama pada perbedaan kondisi-kondisi ekonomi masyarakatnya. Pada kondisi topografi kedua inilah kemudian istilah siwa plateau dialamatkan. Kedua adalah aspek sebaran tinggalan-tinggalan arkeologisnya, yaitu karena kawasan ini juga kaya akan sebaran tinggalan arkeologis. Ketiga adalah aspek perkembangan pariwisata. Pariwisata berbasis heritage dapat dikatakan baru berkembang pesat dalam kawasan ini pada satu dasawarsa terakhir dan mulai terintegrasi satu sama lainnya di antara objek-objek wisata heritage dan non-heritage di dalam kawasan tersebut. Batas-batas KSP (ditampilkan di dalam KCB Prambanan) disajikan pada Gambar 2, sedangkan sebaran heritage di dalam KSP ditampilkan pada Gambar 3.

 

Map









Description automatically generated

Gambar 3. Batas Kawasan Siwa Plateau di dalam KCB Prambanan

(Sumber: Diolah Dari Berbagai Sumber, 2020)

 

Berdasarkan hasil wawancara, yang diperkuat hasil survei dan observasi, terdapat dua belas objek heritage yang tersebar di dalam KSP. Sebelas di antaranya masuk ke dalam kategori cagar budaya, sedangkan satu sisanya adalah warisan geologi. Kesebelas kategori cagar budaya tersebut adalah sebagai berikut: (1) Situs Ratu Boko, (2) Candi Ijo, (3) Candi Barong, (4) Candi Banyunibo, (5) Stupa Sumberwatu, (6) Stupa Dawangsari, (7) Candi Miri, (8) Situs Arca Gupolo, (9) Situs Arca Ganesha, (10) Situs Tinjon, dan (11) Situs Sumur Bandung. Sementara warisan geologi adalah Endapan Vulkanik Purba Candi Ijo yang lebih dikenal dengan nama Tebing Breksi. Dari keduabelas heritage, enam di antaranya sudah menjadi objek wisata atau terkait dengan destinasi wisata, yaitu Situs Ratu Boko, Candi Ijo, Candi Barong, Candi Banyunibo, Stupa Sumberwatu dan Warisan Geologi Tebing Breksi.

 

Tabel 1. Jumlah Kunjungan Wisatawan Candi-Candi Sleman Timur

NO

NAMA CANDI

JUMLAH PENGUNJUNG

2010

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.

Candi Ijo

8.246

10.669

17.304

41.822

133.283

162.827

184.327

156.110

2.

Candi Sambisari

3.706

5.418

7.509

62.313

48.126

60.700

89.424

74.992

3.

Candi Barong

3.579

1.996

11.663

17.293

24.604

15.959

10.504

6.904

4.

Candi Kalasan

2.102

6.619

6.217

9.601

6.046

3.792

4.011

6.563

5.

Candi Sari

1.501

1.191

4.316

8.692

6.273

3.949

3.766

2.804

6.

Candi Banyunibo

2.730

2.252

3.075

8.221

5.527

3.594

3.151

3.685

7.

Candi Gebang

1.473

2.369

3.272

6.690

3.692

1.525

1.149

1.033

Sumber: Data BPCB DIY, 2019

Perkembangan Pariwisata di Kawasan Siwa Plateau

Perkembangan pariwisata di KSP dapat dibagi ke dalam dua tahap. Tahap pertama adalah sebelum tahun 2010. Tahap pertama ini dimulai dengan dikembangkannya Situs Ratu Boko sebagai destinasi wisata yang dikelola oleh badan usaha milik negara, yaitu PT Taman Wisata Candi Prambanan, Borobudur dan Ratu Boko (Persero). Pengembangan Situs Ratu Boko sebagai destinasi wisata melibatkan beberapa stakeholder utama di dalamnya. Kementerian Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi (sekarang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) menginisiasi penunjukan PT Taman sebagai pengelola dan melakukan serangkaian kajian pengembangan, termasuk sistem zonasi yang terus dipakai hingga sekarang ini. Kajian-kajian tersebut melibatkan Universitas Gadjah Mada melalui Pusat Studi Pariwisata UGM. PT Taman Wisata juga melakukan serangkaian kajian dan perencanaan.

Sementara itu, untuk memperkuat kedudukan hukum sebagai objek wisata dan pengelolaanya, disusunlah naskah kerjasama antara Direktur Utama PT Taman dan Direktur Perlindungan dan Pembinaan Peninggalan Sejarah dan Purbakala (Linbinjarah) Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) sebagai pemilik lahan pada area zona inti dan lembaga yang telah melakukan pemugaran pada Situs Ratu Boko. Hal ini kemudian ditindaklanjuti dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan mengeluarkan Surat Direktorat Jenderal Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 5324/F/RJ/92 tanggal 22 Desember 1992 yang menyetujui operasionalisasi Situs Ratu Boko sebagai objek dan daya tarik wisata. Selain itu, karena Situs Ratu Boko terletak di wilayah Kabupaten Sleman DIY, Pemerintah DIY juga memiliki kepentingan terhadap pengembangan pariwisata heritage pada situs tersebut. Gubernur DIY mengeluarkan sebuah surat Nomor 432.2/519 tanggal 27 Februari 1993 untuk mendukung operasionalisasi Situs Ratu Boko sebagai objek dan daya tarik wisata.

Tahap kedua adalah setelah tahun 2010. Perkembangan tahap kedua ini dapat dikatakan berlangsung sangat cepat, meluas dan mengintegrasikan objek-objek wisata heritage dan non-heritage di dalam KSP. Pada tahap ini, terdapat lima heritage yang berkembang menjadi destinasi wisata atau bagian dari destinasi wisata, yaitu Candi Ijo, Candi Banyunibo, Candi Barong, Warisan Geologi Tebing Breksi, dan hadirnya Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resort yang didalamnya terdapat Stupa Sumberwatu.

Tabel 2. Jumlah Kunjungan Wisatawan Warisan Geologi Tebing Breksi

BULAN

TAHUN

2016

2017

JANUARI

2.190

83.106

FEBRUARI

1.742

60.467

MARET

2.380

55.457

APRIL

5.920

67.468

MEI

9.017

63.609

JUNI

7.586

58.128

JULI

36.668

88.101

AGUSTUS

24.143

66.798

SEPTEMBER

36.746

56.433

OKTOBER

40.282

64.815

NOVEMBER

37.296

63.467

DESEMBER

111.457

118.769

TOTAL

315.427

846.618

Sumber: Data Pengelola Tebing Breksi, 2018

Pesatnya perkembangan tersebut salah satunya ditandai dengan jumlah kunjungan yang terus meningkat setiap tahunnya pada objek-objek heritage yang telah ditetapkan sebagai destinasi wisata. Tabel 1 menunjukkan bahwa Situs Ratu Boko kian popular sejak tahun 2010 (Hartono 2004). Tabel 2 memberitahukan bahwa kunjungan ke Candi Ijo dan Candi Barong terus mengalami peningkatan yang signifikan. Sementara Tabel 3 menunjukkan lonjakan kunjungan yang sifatnya eksponensial pada Tebing Breksi pada tahun 2016 dan 2017 padahal heritageini secara resmi baru muncul sebagai objek wisata pada tahun 2015.

Selain hadirnya kelima objek wisata baru berbasis heritage tersebut dengan kunjungan wisatawan yang terus meningkat, terdapat aspek lainnya yang menandai perkembangan pariwisata tahap kedua tersebut. Pertama adalah adanya kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat terkait dengan cagar budaya dan pariwisata yang diselenggarakan oleh berbagai instansi pemerintah. Kedua berkembangnya objek-objek wisata non-heritage yang dikelola langsung oleh masyarakat, yaitu Watu Papal, Watu Payung dan Spot Riyadi. Ketiga adalah aksesibiltas mulai diperbaiki dan amenitas wisata mulai tumbuh. Kelima adalah hadirnya atraksi-atraksi wisata dalam berbagai bentuk yang dikaitkan dengan objek-objek wisata heritage di dalam kawasan.

Tabel 3. Perbandingan Jumlah Kunjungan Wisatawan di Situs Ratu Boko Sebelum Tahun 2010 dan Setelah Tahun 2010

TAHUN

JUMLAH KUNJNGAN

TAHUN

JUMLAH KUNJUNGAN

1994

35.356

2010

68.654

1995

40.586

2012

108.397

1996

34.477

2013

187.267

1997

44.523

2014

185.387

1998

32.268

2015

236.047

1999

35.237

2016

367.546

2000

38.029

2017

359.741

2001

35.665

2018

244.917

Sumber: Hartono, 2004 dan Data BPCB DIY, 2019

 

Identifikasi Stakeholder

Stakeholder yang terlibat secara aktif pada perkembangan pariwisata heritagedi KSP terdiri dari 25 elemen yang diiklasifikasi ke dalam tujuh kelompok, yaitu (1) pemerintah pusat; (2) pemerintah daerah; (3) pemerintah desa; (4) akademisi; (5) unit bisnis pemerintah; (6) kelompok masyarakat lokal; dan (7) swasta.

Kelompok pemerintah pusat terdiri dari (1) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbud; (2) Balai Pelestarian Cagar Budaya DIY Dirjen Kebudayaan Kemendikbud’ (3) Kementerian Pariwisata, dan Ekonomi Kreatif; (4) Kementerian BUMN; (5) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; (6) Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi.

Kelompok pemerintah daerah terdiri dari: (7) Pemerintah DIY; (8) Dinas Pariwisata DIY; (9) Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat DIY; (10) Pemerintah Kabupaten Sleman; (11) Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman; (12) Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

Kelompok pemerintah desa terdiri dari: (13) Pemerintah Desa Sambirejo; dan (14) Pemerintah Desa Bokoharjo. Kelompok akademisi adalah Pusat Studi Pariwisata UGM (15).

Kelompok unit bisnis pemerintah terdiri dari (16) PT Taman Wisata Candi Borobudur, Prambanan dan Situs Ratu Boko (BUMN); (17) Badan Usaha Milik Desa Sambirejo; (18) Badan Usaha Milik Desa Bokoharo; (19) PT Telkomsel.

Kelompok masyarakat lokal terdiri dari: (20) Pengelola Objek Wisata Tebing Breksi “Lawa Ijo”; (21) Kelompok Pedagang (Makanan, Minuman dan Souvenir) di Tebing Breksi; (22) Kelompok Jeep Wisata Tebing Breksi dan Candi Ijo; (23) Kelompok Pedagang (Makanan, Minuman, Pengelola Parkir dan Atraksi Wisata Alternatif) di Candi Ijo; (24) Komunitas Masyarakat Pemilik dan Pengelola Homestay. Serta kelompok swasta adalah (25) Pemilik Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resto.

 

Ragam Peran Stakeholder

Hasil analisis menunjukkan bahwa peran stakeholder dalam perkembangan pariwisata heritage di KSP dapat diklasifikasikan menjadi sepuluh, yaitu sebagai berikut:

1)      Menetapkan kebijakan terkait pelindungan heritage;

2)      Melakukan tindakan konservasi/ preservasi heritage;

3)      Membuat perjanjian atau kesepakatan kerjasama pengelolaan objek wisata heritage;

4)      Menyusun rencana pengembangan objek wisata heritage;

5)      Mengelola objek wisata heritage;

6)      Fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata;

7)      Melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat lokal;

8)      Sebagai pelaku usaha pariwisata;

9)      Mengkreasi atraksi wisata; dan

10)   Melakukan publikasi, penyebaran informasi, dan promosi objek wisata heritage.

Peran (1) menetapkan kebijakan terkait pelindungan heritage terbentuk dari enam unit informasi yang diperoleh selama penelitian dilakukan, yaitu kebijakan penentuan zonasi atau delineasi; kebijakan tidak membangun bangunan permanen dan massif di area zonasi (inti dan penyangga); pembebasan/pembelian lahan pada zona inti dan penyangga; melakukan pemantauan dan menegur pemilik lahan apabila melakukan pembangunan yang sifatnya permanen dan massif; memperhatikan pembangunan kawasan secara umum; dan kebijakan menghentikan penambangan secara bertahap.

Peran (2) melakukan tindakan konservasi/ preservasi heritage terbentuk dari dua unit informasi, yaitu kegiatan penelitian dan pemugaran cagar budaya; dan kegiatan pemeliharaan dan pemantauan rutin terhadap kondisi cagar budaya yang telah dipugar.

Peran (3) membuat perjanjian atau kesepakatan kerjasama pengelolaan objek wisata heritage terbentuk dari empat unit informasi, yaitu perjanjian kerja sama tiga pihak untuk pengelolaan pariwisata Situs Ratu Boko; perjanjian kerja sama dua pihak untuk pengelolaan pariwisata Candi Ijo, Candi Barong dan Candi Banyunibo; kesepakatan pengelolaan Stupa Sumberwatu; dan kesepakatan kerja sama pengelolaan Tebing Breksi.

Peran (4) menyusun rencana pengembangan objek wisata heritage terbentuk dari tujuh unit informasi, yaitu kajian dan perencanaan pengembangan pariwisata Situs Ratu Boko oleh Kementerian Pariwisata Pos dan Telekomunikasi; perencanaan pengembangan pariwisata oleh PT Taman Wisata di Situs Ratu Boko; kajian dan perencanaan oleh BPCB DIY di Candi Barong; perencanaan oleh pemilik Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resort; perencanaan masyarakat/Pemerintah Desa Bokoharjo untuk pengembangan pariwisata di sekitar Candi Banyunibo; kajian penataan Tebing Breksi oleh Dinas Pariwisata DIY; dan kajian perencanaan pengembangan Kawasan Siwa Plateau oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman.

 

Chart, line chart











Description automatically generated

Gambar 4. Diagram Peta Peran Stakeholder

(Sumber: Analisis, 2020)

 

Peran (5) mengelola objek wisata heritage terbentuk dari lima unit informasi, yaitu menetapkan tarif tiket masuk kunjungan wisatawan ke objek heritage; menetapkan bagi hasil keuntungan pariwisata kepada stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan objek wisata heritage; mempekerjakan petugas tiket masuk pada candi-candi yang dikelola bersama; mempekerjakan karyawan untuk memelihara dan menjaga heritage dan lingkungannya; dan mengatur para pelaku usaha yang terlibat di dalam dan di sekitar objek wisata.

Peran (6) fasilitasi sarana dan prasarana pariwisata terbentuk dari dua unit informasi, yaitu memperbaiki aksesibilitas menuju objek wisata heritage; dan membangun sarana dan prasarana pendukung pariwisata di objek wisata heritage.

Peran (7) melakukan pendampingan pemberdayaan masyarakat lokal terbentuk dari empat unit informasi, yaitu melakukan pendampingan pembentukan kelembagaan; melakukan pendampingan sadar pelestarian cagar budaya; melakukan pendampingan menggali potensi alam dan budaya lokal; dan melakukan pelatihan-pelatihan peningkatan kapasitas sumber daya manusia untuk pariwisata.

Peran (8) sebagai pelaku usaha pariwisata terbentuk dari tiga unit informasi, yaitu sebagai pedagang/penjual kuliner dan cendera mata; mengelola usaha transportasi wisata; dan mengelola homestay.

Peran (9) mengkreasi atraksi wisata terbentuk dari empat unit informasi, yaitu mengkreasi atraksi wisata olahraga; mengkreasi atraksi wisata seni dan budaya; mengkreasi atraksi wisata pemandangan dan untuk foto selfie; dan mengkreasi atraksi wisata perjalanan/petualangan.

Peran (10) melakukan publikasi, penyebaran informasi, dan promosi objek wisata heritage terbentuk dari enam unit informasi, yaitu menerbitkan buku tentang heritage; membuat film dokumenter/animasi tentang heritage;  memasang papan informasi tentang heritage di lokasi objek wisata heritage; mempromosikan objek wisata heritage melalui leaflet dan pamflet; mempromosikan objek wisata heritage melalui website dan media sosial; dan mempromosikan objek wisata heritage melalui travel dialog.

Berdasarkan kesepuluh peran stakeholder sebagaimana dijabarkan di atas, peta peran stakeholder tergambar pada diagram pada Gambar 4.

Peta stakeholder berdasarkan peran ditujukan untuk menunjukkan peran masing-masing stakeholder terhadap kesepuluh kategori peran yang telah diidentifikasi. Pemetaan ini untuk menentukan kedudukan stakeholder berdasarkan tingkat pengaruh dan kepentingannya. Kedudukan ini dibagi menjadi (1) pengaruh dan kepentingan tinggi; (2) pengaruh tinggi, namun kepentingan rendah; (3) pengaruh rendah, namun kepentingan tinggi; dan (4) pengaruh dan kepentingan rendah.

Terdapat delapan stakeholder yang dapat dimasukkan ke dalam kategori (1), yaitu memiliki pengaruh dan kepentingan yang tinggi. Berdasarkan diagram peta, diketahui bahwa stakeholder yang paling banyak memainkan peran dari kesepuluh peran adalah BPCB DIY. Satu-satunya peran yang tidak dilakukan oleh BPCB DIY adalah peran sebagai pelaku usaha wisata. Sementara itu, terdapat empat stakeholder yang terlibat paling sedikit pada lima peran, yaitu Dinas Pariwisata Sleman, PT Taman Wisata, Pengelola Tebing Breksi dan Pemilik Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resto. Peran-peran yang dimainkan oleh kelima stakeholder yang disebutkan di atas menunjukkan bahwa kelimanya memiliki kepentingan dan pengaruh yang tinggi terhadap perkembangan pariwisata heritage di dalam kawasan.

Kemudian, terdapat empat stakeholder lagi yang dapat digolongkan ke dalam kategori (1), yaitu Pemerintah Desa Sambirejo, Komunitas Jeep Wisata, dan BUMDes Bokoharjo. Pemerintah Desa Sambirejo meskipun hanya memainkan dua peran (kebijakan dan kesepakatan pengelolaan), namun kedua peran tersebut menentukan dalam perkembangan Tebing Breksi sebagai salah satu ikon pariwisata heritage di dalam kawasan. BUMDes Bokoharjo masuk kategori pertama karena inisiatifnya untuk mengembangkan lokasi wisata di sekitar Candi Banyunibo yang merupakan tanah kas desa, yang kemudian memberi nilai tambah pada Candi Banyunibo sebagai sebuah objek wisata heritage. Sementara Komunitas Jeep Wisata dianggap memiliki pengaruh tinggi karena aktivitasnya yang menghubungkan berbagai objek wisata (heritage dan non-heritage) di dalam kawasan telah membentuk citra kawasan yang lebih baik bagi pengunjung.

Kategori (2), yaitu stakeholder dengan pengaruh tinggi, namun kepentingan rendah diisi oleh sepuluh stakeholder, yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Badan Usaha Milik Pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemda DIY, Pemda Sleman, Dinas Pariwisata DIY, Dinas PUPR Sleman dan Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman, PT Telkomsel. Kesepuluh stakeholder tersebut pada dasarnya berperan dalam mengembangkan sarana dan prasarana wisata baik pada objek wisata heritage maupun pada kawasan secara umum dan menginisiasi atau menggunakan wewenang mereka untuk menjadikan objek heritage sebagai objek wisata. Sementara mereka pada dasarnya tidak banyak lagi terlibat dalam proses aktivitas wisata yang berlangsung di kawasan, yang mencerminkan rendahnya kepentingan mereka

Kategori (3), yaitu stakeholder dengan pengaruh rendah, namun kepentingan tinggi diisi oleh tiga stakeholder, yaitu BUMDes Sambirejo, Komunitas Pedagang Tebing di Breksi, dan Komunitas Pedagang Candi Ijo. BUMDes Sambirejo tidak sama dalam proses pengembangan pariwisata dengan BUMDes Bokoharjo yang dimasukkan ke dalam kategori pertama. BUMDes Sambirejo pada dasarnya dibentuk berkat kerja dari Pengelola Tebing Breksi dan Pemerintah Desa Sambirejo. BUMDes Sambirejo tercermin melalui unit usaha yang mereka kelola di Tebing Breksi, yaitu resto, homestay, dan lokasi berkemah. Ketiga unit usaha tersebut pada dasarnya merupakan inisiatif dari pengelola dan pemerintah desa yang kemudian memperoleh bantuan anggaran dari PT Telkomsel yang difasilitasi oleh Kementerian BUMN. Karena situasi tersebut, stakeholder ini dimasukkan ke dalam kategori ketiga karena kepentingan bisnisnya relatif tinggi. Kedua stakeholder lainnya, yaitu Komunitas Pedagang di Tebing Breksi dan Komunitas Pedagang di Candi Ijo juga dianggap memiliki pengaruh yang relatif rendah, namun kepentingan ekonomi mereka relatif tinggi.

Sementara kategori (4), yaitu stakeholder dengan pengaruh dan kepentingan yang rendah, terdiri dari tiga stakeholder Pusat Studi Pariwisata UGM, Pemerintah Desa Bokoharjo, dan pemilik homestay. Peran PUSPAR UGM pada dasarnya pada tahapan perencanaan dan sebagai tenaga ahli untuk konsultasi pengembangan pariwisata dan pemberdayaan masyarakat terutama yang diinisiasi oleh BPCB DIY. Peran ini penting, namun dianggap relatif rendah. PUSPAR UGM juga dipandang tidak memiliki kepentingan yang besar di dalam perkembangan pariwisata heritage di Siwa Plateau. Pemerintah Desa Bokoharjo juga dipandang masih rendah pengaruhnya karena tidak cukup banyak terlibat dalam proses-proses pengembangan. Sementara untuk pemilik homestay, dipandang masuk kategori keempat ini karena homestay pada dasarnya belum begitu dimanfaatkan untuk kegiatan wisata dan pemilik homestay juga belum menjadikan homestay mereka sebagai tulang punggung ekonomi utama mereka.

 

Ragam Kolaborasi Stakeholder

Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat tujuh bentuk kolaborasi stakeholder yang berlangsung pada perkembangan pariwisata heritage di KSP, yaitu sebagai berikut:

1)      Kolaborasi Mengelola Objek Wisata Heritage

2)      Kolaborasi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pada Objek Wisata Heritage

3)      Kolaborasi Mengembangkan Atraksi-Atraksi Wisata

4)      Kolaborasi Meningkatkan Sumber Daya Manusia Pendukung Pariwisata

5)      Kolaborasi Mengontrol Pemanfaatan Heritage Untuk Pariwisata

6)      Kolaborasi Mengontrol Pembangunan di Sekitar Objek Wisata Heritage

7)      Kolaborasi Konservasi Heritage

 

Gambar 5. Diagram Peta KolaborasiStakeholder

(Sumber: Analisis, 2020)

 

Berdasarkan ketujuh bentuk kolaborasi stakeholder sebagaimana dijabarkan di atas, peta kolaborasi stakeholder tergambar pada diagram pada Gambar 5. Berdasarkan diagram kolaborasi stakeholder tersebut, dapat diketahui siapa-siapa saja stakeholder yang terlibat dalam klasifikasi bentuk kolaborasi yang telah diidentifikasi. Selain itu, beberapa informasi dapat ditarik dari diagram kolaborasi stakeholder tersebut.

Pertama adalah bahwa di antara kedelapan stakeholder kategori (1), yaitu dengan pengaruh dan kepentingan tinggi, BPCB DIY merupakan satu-satunya stakeholder yang terlibat di semua bentuk kolaborasi yang berhasil diidentifikasi. Sementara itu, terdapat dua stakeholder kategori pertama ini yang hanya terlibat dalam satu bentuk kolaborasi, yaitu Pemilik Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resto dan Komunitas Jeep Wisata.

Kedua, bentuk kolaborasi yang paling banyak melibatkan stakeholder adalah Kolaborasi Mengembangkan Sarana dan Prasarana Pada Objek Wisata Heritage, yang melibatkan lima belas stakeholder. Pada bentuk kolaborasi ini, kolaborasi berlangsung antara stakeholder kategori pertama, kedua dan ketiga. Namun, apabila dilihat lagi lebih rinci, kolaborasi ini terutama berlangsung pada objek wisata Warisan Geologi Tebing Breksi.

Ketiga, bentuk kolaborasi yang hanya melibatkan dua stakeholder adalah Kolaborasi Kontrol Pemanfaatan Heritage Untuk Pariwisata dan Kolaborasi Konservasi Heritage. Kolaborasi pertama antara BPCB DIY dan PT Taman khususnya di Situs Ratu Boko. Keduanya merupakan stakeholder kategori pertama. Hal ini disebabkan karena sudah adanya pembagian ruang dan tupoksi yang jelas di antara kedua stakeholder dalam mengelola heritage, yaitu PT Taman sebagai pengelola pariwisata, sedangkan BPCB DIY sebagai “penjaga” heritage. Situasi berbeda pada, misalnya, Candi Ijo, Candi Barong dan Candi Banyunibo di mana belum adanya pembagian tugas yang jelas antara BPCB DIY dan Dinas Pariwisata Sleman sebagai dua mitra yang mengelola ketiga heritage tersebut sebagai objek wisata. Pada kasus Tebing Breksi, pemanfaatan wisata bahkan belum diatur lebih jelas batas-batasnya. Kolaborasi kedua antara BPCB DIY dan pemilik Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resto. Keduanya juga merupakan stakeholder kategori pertama. Kolaborasi ini sebenarnya berlangsung karena faktor insidental, namun penting untuk dijadikan contoh kerjasama antara pemerintah dan masyarakat/swasta dalam konservasi heritage. Pada kasus ini, pihak pemilik resto yang sebelumnya sudah menyusun perencanaan dan melakukan pembangunan resto memberikan ruang dan pendanaan kepada BPCB DIY untuk melakukan penelitian dan pemugaran reruntuhan stupa yang ditemukan pada saat proses pembangunan restonya dan menyepakati aturan-aturan pelestarian dalam memanfaatkan stupa tersebut untuk kepentingan bisnis wisata mereka.

 

Pembahasan Komprehensif

Hasil klasifikasi peran dan kolaborasi stakeholder di KSP memberikan beberapa pengetahuan terkait perkembangan pariwisata heritage di kawasan tersebut.

Pertama adalah terdapat upaya aktif untuk melindungi heritage dan kawasan terhadap dampak buruk pembangunan pariwisata melalui serangkaian kebijakan pelindungan. Kemudian, dalam upaya-upaya stakeholder di KSP mengembangkan pariwisata heritage, kebijakan-kebijakan pelindungan tersebut telah menjadi semacam rel atau panduan.

Meskipun peran dalam membuat kebijakan dan tindakan-tindakan pelestarian hanya diemban oleh BPCB DIY (untuk cagar budaya dan pembangunan di dalam kawasan secara umum) dan Pemerintah Desa Sambirejo (terkait penghentian bertahap kegiatan pertambangan di area Tebing Breksi). Kebijakan-kebijakan tersebut pada dasarnya didukung dan dipatuhi oleh stakeholder lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut setidaknya telah menjadi semacam penahan terhadap pembangunan yang berlebihan dan dapat berdampak pada perubahan lanskap kawasan untuk menanggulangi ketiadaan aturan rinci pengenai pembangunan pariwisata di dalam kawasan.

Kedua, jika melihat kecenderungan stakeholder yang berperan utama dalam menjalankan atau mengelola keenam objek heritage sebagai objek wisata, maka terlihat sebuah pola pengelolaan, yaitu terdapat kecenderungan objek heritage kategori cagar budaya dikelola oleh pemerintah, sedangkan objek heritage kategori warisan geologi dikelola secara langsung oleh masyarakat. Baik pada Situs Ratu Boko maupun pada Candi Ijo, Candi Banyunibo dan Candi Barong, peran pemerintah pusat, pemerintah daerah dan unit usaha pemerintah sangat sentral dalam pengelolaan objek-objek heritage tersebut sebagai objek wisata. Sementara pada Tebing Breksi, masyarakat melalui lembaga pengelola Lawa Ijo dengan didampingi oleh Pemerintah Desa Sambirejo memainkan peran sentral dalam mengelola warisan geologi tersebut. Dalam konteks perkembangan objek wisata Tebing Breksi, pemerintah pusat dan daerah memberikan dukungan fasilitasi pembangunan fasilitas fisik penunjang pariwisata dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Ketiga terkait dengan bentuk pengelolaan Stupa Sumberwatu yang diintegrasikan dengan Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resort. Bentuk ini bertumpu pada peran pihak swasta, yang cenderung berbeda dengan bentuk-bentuk yang telah dipaparkan pada bagian kedua.

Pada kasus Stupa Sumberwatu, dapat dikatakan bahwa terdapat aspek insidental sehingga diambil satu keputusan dan kebijakan yang berbeda dengan candi-candi lainnya terkait pengelolaan. Umumnya, ketika terdapat temuan reruntuhan candi di lahan milik masyarakat, BPCB DIY biasanya secara bertahap akan melakukan pembelian lahan tersebut kepada masyarakat pemilik sebagai langkah pelindungan dan kemudian dikembangkan dan dimanfaatkan sebagaimana terjadi pada kasus Candi Ijo, Candi Barong dan Candi Banyunibo atau Situs Ratu Boko.

Namun, karena pada area tersebut telah direncanakan untuk didirikan sebuah resort, dan pemilik tanah tidak bersedia menjual tanahnya kepada BPCB DIY, pada akhirnya diambillah langkah-langkah jalan tengah atau win-win solution. Penanganan penelitian hingga pemugaran diambil alih oleh BPCB DIY, kemudian pemanfaatannya dijadikan satu dengan konsep resort yang didirikan oleh pemilik lahan dan usaha resort. Dalam pemanfaatan tersebut telah ada kesepakatan-kesepakatan yang dilakukan dengan pihak BPCB DIY terkait usaha-usaha agar pemanfaatan tidak merusak fisik dan nilai dari cagar budaya tersebut. BPCB DIY juga secara berkala melakukan monitoring kondisi Stupa Sumberwatu.

Selain kontribusi pada pelindungan cagar budaya dengan mendanai kegiatan penelitian dan pemugaran Stupa Sumberwatu, keberadaan Abhayagiri Sumberwatu Heritage Resort juga memberi manfaat pada masyarakat sekitar. Pertama tentu dengan potensi pekerjaan untuk masyarakat lokal yang dihadirkan oleh usaha tersebut. Kedua adalah melalui perbaikan kualitas akses jalan dari Jalan Piyungan-Prambanan ke lokasi resort dan bahkan hingga ke Candi Barong dan penyediaan air bersih bagi masyarakat sekitar.

Keempat adalah atraksi-atraksi wisata integratif memperkuat citra kawasan sebagai kawasan pariwisata heritage. Program jeep wisata sebagai salah satu unit usaha masyarakat lokal yang berbasis sebagian besar di Tebing Breksi dan sebagian kecil di Candi Ijo merupakan salah satu bentuk atraksi wisata yang menawarkan paket-paket kunjungan ke objek-objek wisata heritage dan non-heritage di dalam kawasan. Kemudian kegiatan tahunan Sleman Temple Run oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman dan Festival Seni dan Budaya oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman telah menjadikan dan saling menghubungkan objek-objek wisata heritage di dalam kawasan sebagai latar belakang kegiatan utama mereka. Atau kegiatan kemah budaya yang diselenggarakan setiap tahun oleh BPCB DIY juga menjadikan situs-situs cagar budaya di Kawasan Siwa Plateau sebagai lokasi-lokasi kegiatan yang saling terhubung. Melalui atraksi-atraksi wisata yang mengintegrasikan keseluruhan potensi wisata heritage di dalam kawasan, citranya sebagai kawasan pariwisata heritage dapat menjadi semakin kuat.

Kelima terkait dengan pemberdayaan masyarakat. Peran dan kolaborasi stakeholder pada perkembangan pariwisata heritagedi KSP mencerminkan bahwa pemerintah telah semakin aktif untuk mendorong agar masyarakat lokal dapat menjadi pelaku utama dalam perkembangan pariwisata. Dorongan tersebut tercermin melalui fasilitasi kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam bentuk pengembangan kapasitas masyarakat lokal terkait dengan heritage dan pariwisata, mulai dari diseminasi mengenai aturan pelestarian cagar budaya hingga pendampingan pembentukan organisasi masyarakat dan peningkatan keterampilan agar dapat masuk dan bersaing dalam perkembangan pariwisata yang berkembang di dalam kawasan. Di sisi lain, kelompok-kelompok masyarakat lokal sendiri menyambut dengan baik fasilitasi dari pemerintah tersebut, bahkan teriibat aktif dalam mengusulkan program-program kegiatan peningkatan kapasitas.

Meskipun demikian, keterampilan yang telah diberikan dan dikuasai masyarakat belum berkelanjutan dengan optimal karena jejaring pemasarannya belum terbentuk dengan baik. Sebagai contoh, BPCB DIY dari tahun 2015 hingga tahun 2019 telah menyelenggarakan kegiatan-kegiatan pelatihan mulai dari membatik, jumputan, dan berbagai souvenir dengan corak khas candi-candi di Kawasan Siwa Plateau, pengembangan kuliner berbasis bahan dasar lokal sehingga dapat menciptakan semacam kuliner khas lokal, melatih dan memfasilitasi penduduk setempat agar dapat berprofesi sebagai pemandu wisata pada objek-objek wisata heritage di dalam kawasan, bahkan hingga memberi peserta bekal pengetahuan terkait metode-metode pemasaran. Banyak dari keterampilan yang telah diperoleh masyarakat kemudian berhenti untuk sementara karena belum terserap dengan baik di pasar akibat belum terbentuknya dengan baik jejaring pemasarannya. Hal tersebut diakui oleh BPCB DIY sebagai salah satu stakeholder yang berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat ini dan dengan berkolaborasi dengan berbagai institusi pemerintah lainnya, akademisi, pemerintah desa, dan kelompok-kelompok masyarakar dalam penyelenggaraannya, bahwa permasalahan dari kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan adalah kurangnya jejaring untuk pemasaran: kelompok-kelompok masyarakat dapat memproduksi, namun tidam mampu menjualnya; dan oleh karena itu diperlukan koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral yang lebih luas untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Keenam adalah absennya perencanaan pengelolaan yang matang dan terpadu dapat menjadi potensi konflik pemanfaatan ruang di masa depan. Kebijakan-kebijakan pelindungan oleh BPCB DIY, khususnya pada area-area cagar budaya (Candi Ijo dan Candi Banyunibo), terkait hubungan antara instrumen zonasinya dan kebijakan win-win solution dalam pemanfaatan ruang di sekitar area properti cagar budaya dapat menimbulkan potensi konflik pemanfaatan ruang di masa depan. Area-area yang dimanfaatkan oleh masyarakat pada kasus Candi Ijo dan pemerintah desa pada kasus Candi Banyunibo pada dasarnya secara prinsip melanggar kebijakan zonasi yang telah dibuat oleh BPCB DIY. Di Candi Banyunibo, misalnya, pengembangan atraksi wisata oleh BUMDes Bokoharjo di lahan milik mereka pada dasarnya masih berada di sebagian zona inti dan zona penyangga Candi Banyunibo yang di bawahnya masih terdapat potensi struktur dan benda cagar budaya. Begitu juga area di sisi sebelah selatan Candi Ijo yang telah berkembang menjadi lokasi parkir pengunjung, sentra kuliner dan atraksi wisata pemandangan oleh masyarakat setempat. Zona inti cagar budaya pada prinsipnya harus sangat minim dari bangunan dan aktivitas atau atraksi juga harus dibatasi jumlah dan jenisnya. Sementara zona penyangga atau buffer zone Candi Ijo juga harusnya lebih berfungsi sebagai zona hijau.

Berlangsungya situasi tersebut akibat tidak adanya perencanaan ruang yang matang dan terpadu baik terhadap objek-objek heritage maupun pada kawasan secara umum. Setiap stakeholder pemerintah memiliki perencanaannya masing-masing, tidak disinkronkan dan dikoordinasikan satu sama lainnya dan dengan stakeholder lainnya, serta saling berbagi wewenang dan tanggung jawab dalam penerapannya.

 

KESIMPULAN

Ragam peran dan kolaborasi stakeholder dalam konteks perkembangan pariwisata heritage berbasis kawasan di Kawasan Siwa Plateau memperlihatkan setidaknya terdapat empat model pengelolaan pada keenam heritage yang telah dikembangkan sebagai destinasi wisata. Pertama adalah model kerjasama antara pemerintah pusat (BPCB DIY) dan unit bisnis pemerintah atau badan usaha milik negara (PT Taman Wisata) pada kasus pengelolaan Situs Ratu Boko. Kedua adalah model kerjasama antara pemerintah pusat (BPCB DIY) dan pemerintah daerah (Kabupaten Sleman) untuk pengelolaan Candi Ijo, Candi Banyunibo dan Candi Barong yang juga melibatkan masyarakat dalam konteks peningkatan ekonomi mereka berbasis pariwisata. Ketiga adalah model pengelolaan Stupa Sumberwatu yang sepenuhnya dilakukan oleh swasta, namun aspek pelindungan cagar budayanya dipantau secara berkala oleh pemerintah (BPCB DIY). Keempat adalah model pengelolaan Warisan Geologi Tebing Breksi dengan pengelolaan sepenuhnya dilakukan oleh masyarakat, bekerja sama dengan pemerintah desa (Sambirejo) melalui lembaga-lembaga pengelola yang dibentuk dan pengembangannya didukung oleh berbagai lembaga pemerintah di tingkat pusat, daerah hingga badan usaha milik negara.

Fakta-fakta tersebut kemudian memunculkan setidaknya dua pertanyaan teoritis. Pertama, apakah penting untuk memiliki ragam model pengelolaan dengan stakeholder kunci yang berbeda pada beberapa heritage yang dikembangkan sebagai destinasi wisata? Kedua, apakah dengan hadirnya ragam model pengelolaan tersebut dapat menjadi perangkat yang mengisi kekosongan peraturan yang lebih rinci yang mengatur pelestarian heritage berbasis kawasan?

Ragam bentuk peran dan kolaborasi stakeholder pada perkembangan pariwisata heritage di Kawasan Siwa Plateau dapat disimpulkan mencerminkan setidaknya tiga aspek utama dengan beragam nuansa di dalamnya, yaitu pelindungan heritage dan kontrol pembangunan, kerjasama atau mitra dalam mengelola heritage sebagai objek wisata, dan upaya-upaya untuk melibatkan komunitas-komunitas lokal sebagai pemain kunci dalam perkembangan pariwisata heritage di dalam kawasan.

Secara umum, keenam heritage yang telah dikembangkan sebagai destinasi wisata relatif terlindungi secara fisik dari kerusakan akibat pariwisata karena peran dan kolaborasi khususnya berbagai stakeholder kunci untuk mengatur eksploitasi berlebihan pada pariwisata, khususnya dengan penerapan yang sangat ketat pemanfaatan di zona inti atau zona I dan pemantauan secara berkala pada perkembangan pembangunan di dalam kawasan. Di sisi lain, perkembangan pariwisata heritage telah memperlihatkan manfaat ekonomisnya baik bagi negara maupun bagi masyarakat lokal. Meskipun demikian, penerapan sistem zonasi yang kurang konsisten, khususnya perkembangan pemanfaatan ekonomi pada zona penunjang atau zona II, berpotensi menjadi aspek yang dapat mengurangi aspek otentisitas saujana dari heritage tersebut, yang pada gilirannya dapat merusak.

 

DAFTAR PUSTAKA

Aas, Christina, Adele Ladkin, and John Fletcher. 2005. “Stakeholder Collaboration and Heritage Management.” Annals of Tourism Research 32: 28–48.

 

Adishakti, Laretna T. 2009. “Tantangan Kota Pusaka Indonesia.” In Kongres I Jaringan Kota Pusaka Indonesia, 1–12. Sawahlunto.

 

Ahimsa, Heddy Shri. n.d. “‘Heritage’: Warisan Atau Pusaka?” http://archive.ivaa-online.org/files/uploads/texts/heritage;warisan atau pusaka-heddy shri ahimsa-putra.pdf.

 

Apostolakis, Alexandros. 2003. “The Convergence Process In Heritage Tourism.” Annals of Tourism Research 30 (4): 795–812.

 

Arnaboldi, Michela, and Nicola Spiller. 2011. “Actor-Network Theory and Stakeholder Collaboration: The Case of Cultural Districts.” Tourism Management 32 (3): 641–54. https://doi.org/DOI: 10.1016/j.tourman.2010.05.016.

 

Ayuati, Manggar Sari. 2011. “Pelestarian Lanskap Budaya Kawasan Prambanan.” UGM.

 

Damanik, Janianton. 2013. Pariwisata Indonesia: Antara Peluang Dan Tantangan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

 

Dinas Kebudayaan Kabupaten Sleman. 2017. “Kajian Perencanaan Pengembangan Kawasan Siwa Plateau.”

 

Gultekin, Nevin. 2012. “Cultural Heritage Management: The Case of Historical Peninsula In Istanbul.” Gazi University Journal of Science 25(1): 235–43.

 

Hartono, Tri. 2004. “Pengelolaan Sumber Daya Arkeologi: Pelestarian Dan Pengembangan Situs Ratu Boko.” UGM.

 

“Heritage.” n.d. https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/heritage.

 

Japan International Cooperation Agency. 1979. Republic of Indonesia Borobudur-Prambanan National Archaeological Parks: Final Report. Japan International Cooperation Agency.

 

Jureniene, Virginija, and Martynas Radzevicius. 2014. “Models of Cultural Heritage Management.” Transformation in Business and Economics 13 (2(32)): 236–56.

 

Ladkin, Adele, and Andrea Martinez Bertramini. 2002. “Collaborative Tourism Planning: A Case Study of Cusco, Peru.” Current Issues in Tourism 5 (2): 71–93.

 

Nuryanti, Wiendu. 1996. “Heritage and Porstmodern Tourism.” Annals of Tourism Research 23 (2): 249–60.

 

———. 2009. “Heritage Tourism and Community Development.” In The Role of Heritage Tourism In Community Planning And Development, edited by Wiendu Nuryanti, 1–15. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

 

Park, Hyung yu. 2014. Heritage Tourism. London and New York: Routledge Taylor & Francis Group.

 

Petrova, Petia, and Dean Hristov. 2016. “Collaborative Management and Planning of Urban Heritage Tourism: Public Sector Perspective.” International Journal of Tourism Research 18: 1–9.

 

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif. Bandung: Alfabeta.

 

Tanudirjo, Daud Aris. 2008. “Melestarikan Warisan Budaya Kita.” In Penyuluhan Warisan Budaya Yogyakarta.

 

UNESCO. n.d. “What Is Meant by ‘Cultural Heritage’?” http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/illicit-trafficking-of-cultural-property/unesco-database-of-national-cultural-heritage-laws/frequently-asked-questions/definition-of-the-cultural-heritage/.

 

Verbeek, R. D. M. 1918. “Repporten Van Den Oudheidkundigen Dienst in Nederlandsch-Indie 1915: Inventaris Der Hindoe-Oudheden.”

 

Yogyakarta, Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi D.I. 2016. “Siwa Plateau.” 2016. https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/siwa-plateau/.